Zakat Mal
Bagian 2
Oleh : Yahya Al Lijaziy

Melanjutkan pembahasan yang lalu ketika para ulama menyatakan bahwa uang kertas yang berlaku pada suatu negeri memiliki peranan dan hukum seperti halnya yang ada pada dinar dan dirham, untuk itu dengan sendirinya uang kertas juga mengandung konsekwensi hukum riba dan zakat.
Bila demikian halnya, maka bila seseorang memiliki uang kertas sudah mencapai harga nishab emas atau perak, ia wajib mengeluarkan zakatnya, yaitu 2,5% dari total uang yang ia miliki setelah berlalu satu tahun.
Misalkan saat ini harga emas 4 karat sebesar Rp.500.000/gram, berarti untuk nishab emas sebesar Rp. 500.000 x 85 gram = Rp. 42.500.000.
Dan nishab perak, misalkan harga perak saat ini Rp.10.000/gram, berarti nishab perak sebesar Rp.10.000 x 595 gram = Rp.5.950.000
Sebagai contoh kasus, misalkan si A pada bulan ini memiliki uang sebesar Rp. 42.500.000. Berarti hartanya sudah sampai batas nishab wajib zakat.. Jika di bulan yang sama pada tahun berikutnya uang itu tetap sejumlah itu atau bertambah maka tinggal dikalikan 2,5 %. Misalkan uang itu ditahun berikutnya tetap sejumlah itu, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah :
Rp. 42.500.000 x 2,5% = Rp. 1.065.000

Kemudian muncul permasalahan disini, yaitu nishab zakat uang kertas apakah harus mengikuti nishab emas atau perak ?
Dalam hal ini ada dua pendapat dari kalangan ahli ilmu.
Pendapat pertama yaitu mengikuti salah satu batasan nishab dari keduanya (emas dan perak). Pendapat ini diantaranya dari Komisi Tetap Untuk Fatwa Kerajaan Saudi Arabia dibawah kepemimpinan Syaikh ‘Abdul-’Aziz bin Baz rhm pada keputusannya no. 1881 menyatakan:
“Bila uang kertas yang dimiliki seseorang telah mencapai batas nishab salah satu dari keduanya (emas atau perak), dan belum mencapai batas nishab yang lainnya, maka penghitungan zakatnya wajib didasarkan kepada nishab yang telah dicapai tersebut”.( Lihat Majmu’ Fatawa, Komisi Tetap Fatwa Kerajaan Saudi Arabia (9/254 fatwa no. 1881) dan Majmu’ Fatawa wa Maqalat al-Mutanawwi‘ah oleh Syaikh ‘Abdul-’Aziz bin Bâz (14/125).
Maka dapat disimpulkan bahwa nishab dan berbagai ketentuan tentang zakat uang adalah mengikuti nishab dan ketentuan salah satu dari emas atau perak. Untuk memudahkan pemahaman maka kita lihat contoh kasus berikut ini.

Misalnya si A pada tanggal 1 syawwal 1435 H memiliki uang sebesar Rp. 60.000.000,- , dan uang itu diam tidak terpakai selama satu tahun . Jika pada tahun berikutnya uang tersebut masih sejumlah itu, maka cara perhitungan zakatnya sebagai berikut:
Rp. 60.000.000 x 2,5 % = Rp 1.500.000,-

Pada kasus si A di atas, Nishab uang sebesar itu tidak perlu lagi menimbang batasan nishab emas ataupun perak, karena uang si A sudah jelas melebihi nishab keduanya. Akan tetapi, bila uang si A tadi berjumlah Rp. 10.000.000,- maka pada saat inilah dia harus mempertimbangkan batas nishab emas dan perak. Pada kasus kedua ini, uang si A telah mencapai nishab perak, yaitu Rp.5.950.000,- akan tetapi belum mancapai nishab emas yaitu Rp 42.500.000,-.
Pada kasus semacam ini, para ulama yang bermadzhab ini menyatakan bahwa si A wajib menggunakan nishab perak, dan tidak boleh menggunakan nishab emas. Dengan demikian, si A berkewajiban membayar zakat mal sebesar :
Rp. 10.000.000 x 2,5 % = Rp. 250.000,-

Pendapat kedua yaitu mengikuti nishab emas. Yakni bila uang kita sudah mencapai nishab emas, yaitu 85 gram emas murni 24 karat maka sudah mencapai nishab yang wajib dikeluarkan zakatnya. Dan pendapat ini nampaknya yang lebih mendekati hikmah Syari’ah dengan beberapa alasan, diantaranya :
1 Bahwa harga perak selalu mengalami perubahan setelah zaman Rasulullah saw, sehingga sangat sulit untuk diambil sebagai patokan. Berbeda dengan emas yang cenderung stabil dari dulu hingga sekarang.
2 Kemudian nishab emas itu lebih sesuai nilainya dengan nishab harta-harta lainnya yang terkena wajib zakat. Misalnya nishab kambing yang harus berjumlah 40 ekor, atau nishab unta yang harus mencapai 5 ekor dan selainnya yang memiliki nilai yang kurang lebih sama dengan harga 85 gram emas.
3 Dengan mengukur nishab emas akan lebih menunjukkan hikmah Syari’ah. Misalnya seorang yang memiliki uang Rp. 5.950.000 ( sesuai nishab perak) sudah terkena kewajiban zakat seperti seorang yang memiliki uang Rp. 42.500.000 (sesuai nishab emas). Padahal bagaimana bisa di terima akal bilamana seseorang yang memiliki kambing berjumlah 37 ekor saja tidak terkena wajib zakat, padahal 37 ekor bisa bernilai 30 jutaan, sedangkan mereka yang hanya memiliki uang 5 jutaan sudah terkena wajib zakat, padahal jika dibelikan kambing mungkin hanya dapat 5-6 ekor ?
Dengan demikian madzhab yang menyatakan zakat mal wajib mencocoki nishab emas in syaa Allah madzhab yang lebih adil dan lebih mendekati hikmah syari’ah. Allahua’lam

ZAKAT PROFESI
Pada zaman sekarang ini, masyarakat kita mulai akrab dengan istilah zakat baru yaitu zakat profesi. Cara kerjanya yaitu bila seorang pegawai negeri atau perusahaan yang memiliki gaji dengan nominal tertentu , maka ia diwajibkan untuk mengeluarkan 2,5 % dari gaji atau penghasilannya. Orang-orang yang menyerukan zakat jenis ini beralasan, bila seorang petani yang dengan susah payah bercocok tanam harus mengeluarkan zakat, maka seorang pegawai yang kerjanya lebih ringan dan hasilnya lebih besar dari hasil panen petani, tentunya lebih layak untuk dikenai kewajiban zakat. Berdasarkan qiyas ini, para penyeru zakat profesi mewajibkan seorang pegawai untuk mengeluarkan 2,5 % dari gajinya dengan sebutan zakat profesi.
Sebenarnya bagaimana tinjauan Syar’i tentang zakat profesi ini, apa memang ada dalam asal syari’ah?. Sedangkan mereka yang menyerukan zakat profesi ini hanya berdasarkan qiyas. Apakah qiyas tersebut bisa diterima? Maka dari itu pendapat ini jika kita kaji dengan seksama, maka akan terdapat banyak kejanggalan, diantaranya :
1 Seperti yang kita ketahui bahwa zakat hasil pertanian adalah 10 % dari hasil panen bila pengairannya tanpa memerlukan biaya, dan 5 % dari hasil panen bila pengairannya membutuhkan biaya. Adapun zakat profesi hanya 2,5 % dari gaji perbulannya. Maka sangat jauh perbedaannya, jika dengan menggunakan qiyas dengan kenyataan yang sangat berbeda seperti ini maka mengandung keganjilan dan sangat aneh.

2 Gaji secara umum diwujudkan dalam bentuk uang, maka seharusnya gaji diqiyaskan atau dihukumi dengan hukum zakat emas dan perak, karena keduanya sama-sama sebagai alat jual beli. Dan kalau di qiyaskan dengan zakat emas dan perak tentunya syarat dan ketentuannya harus sesuai dengan syarat dan ketentuan zakat emas dan perak. Tidak boleh diambil setiap bulan dengan jumlah 2,5 % kecuali harta dari gaji tersebut harus genap satu tahun dan sudah mencapai nishab.

3 Tentang gaji ini bukan sesuatu yang baru bagi kaum muslimin, bahkan sejak zaman Rasulullah saw dan para shahabatnya gaji ini sudah ada. Seperti kisah ‘Umar bin al-Khaththab rdhu pernah menjalankan suatu tugas dari Rasulullah saw. Lalu ia pun diberi upah oleh Rasulullah saw. Demikian juga Abu Bakar As Sidhiq rdhu yang menjabat sebagai khalifah dan beliau mendapat gaji dari baitul mal, yang semua itu tidak ada riwayat satupun gaji mereka di potong 2,5 % sebagai zakat profesi. Yang ada zakat mal dari harta tertentu yang sudah mencapai nishab dan belalu satu tahun. Untuk itu kita harusnya beragama secara tauqifiyyah yaitu beramal jika terdapat dalil shahih tentangnya dan berhenti jika tidak terdpat dalil shahih tentangnya. Allahua’lam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *